Bulog Dituding Tidak Maksimal Tangani Gejolak Harga

Mediatani.com – Hubungan Kementerian Pertanian dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali memanas. Pencetusnya adalah naiknya harga pangan jelang akhir tahun saat ini. Kementerian Pertanian (Kementan) menuding Bulog tidak gesit dalam membeli produksi pangan dari petani dan kalah bersaing dengan perusahaan swasta.

Hampir seluruh komoditas pangan yang ditugaskan pemerintah kepada Bulog mengalami kenaikan harga pada akhir tahun ini, yakni mulai dari harga beras, daging sapi, dan hortikultura seperti cabai merah dan bawang merah.

Menanggapi hal tersebut Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Spudnik Sujono, sebagaimana dilansir kontan.co.id (28/12/2015) bahwa pekan lalu mengaku kecewa karena harga cabai merah dan bawang merah naik sekitar 40% di pasaran. Padahak, hitungan Spudnik, Kemtan telah menggenjot produksi pangan pada tahun ini, namun Bulog tak mampu menyerap dengan baik.

Rapor merah dalam penyerapan pangan ini membuat Kepala Badan Ketahanan Pangan Kemtan Gardjita Budi mengusulkan agar peran Bulog dalam kerangka pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) menjadi pelaksana pangan saja.

“BPN menjadi regulator, fungsi pelaksana di tangan Bulog,” ungkap Gardjita.

Di sisi lain, Bulog Tidak ingin dianggap dan di cap gagal. Bulog mengaku telah menjalankan fungsi dan peran sesuai penugasan. Direktur Pengadaan Bulog Wahyu memengaku Bulog telah berupaya semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang diberikan pemerintah. Bulog semisal, menggandeng 3.996 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun, penyerapan komoditas di luar beras, sesuai dengan Rencana dan Kerja Anggaran Perusahaan Perum Bulog (RKAP), tak dapat dilakukan Bulog.

Bulog membutuhkan penugasan pemerintah. Itulah sebabnya, Bulog tida bisa asal membeli karena berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. “Kalau bergerak tanpa RKAP, kami bisa salah nanti karena penugasan tertulis tidak ada,” ujarnya.

Bulog mengaku, hingga kini belum mendapatkan Peraturan Presiden terkait tugas penyerapan sejumlah komoditas seperti jagung, daging sapi, dan hortikultura.