Bulog: Kedaulatan Pangan Tidak Boleh Impor, Kata Siapa?

Mediatani.com – Sampai saat ini wacana kedaulatan pangan masih menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Wacana tersebut sering disandingkan dengan Jumlah Impor Beras yang dilakukan pemerintah. Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu menegaskan, masyarakat selalu disesatkan dengan istilah kedaulatan pangan, berarti tidak impor. Padahal, bebas dari impor hanyalah salah satu dari aspek kedaulatan pangan.

“‎Kedaulatan itu bagaimana pemerintah, negara, dan rakyat bisa mengatur pola konsumsi, distribusi dan produksinya. Itu yang harus diluruskan,” terang Wahyu, Jakarta, Senin (28/12/2015).

Wahyu menyebutkan bahwa Sampai saat ini Indonesia dalam keadaan yang masih jauh bila berbicara tentang kedaulatan pangan.

“Karena sering dikatakan kalau kita tidak impor berarti kita sudah berdaulat. Itu kata siapa?. Sampai saat ini kita masih jauh dari kata kedaulatan pangan,” wahyu menegaskan.

Menurut Wahyu, hingga saat ini pun, petani belum memiliki kebebasan untuk memilih sarana produksi serta komoditas pangan mana yang akan di‎produksi olehnya. Aspek tersebut salah satu masalah yang harus diselesaikan, jika berbicara kedaulatan pangan.

Hal tersebut disebabkan karena selama ini petani di Indonesia dalam memilih sarana produksi masih sangat ditentukan oleh komoditas pangan mana yang disubsidi oleh pemerintah.

“‎Misal, petani produksi memilih sarana produksi masih sangat ditentukan oleh komoditi apa yang disubsidi pemerintah,” ucapnya.

Wahyu memberikan salah satu contoh misalnya, jika petani hanya melakukan produksi mengikuti komoditi apa yang diberi subsidi oleh pemerintah.

“Misalnya, pupuk. Pupuk B disubsidi pemerintah. Kalau petani nggak produksi pupuk B, maka produksinya nggak akan maksimal. Jadi petani dalam kondisi terpaksa menanam padi saja, kedelai saja,” tuturnya.

Wahyu menambahkan, Dari sisi kekuatan pemerintah belum maksimal, lembaga dan regulasi bagaimana pangan diatur di Indonesia ini. Padahal, hal tersebut menjadi aspek terpenting untuk mencapai kedaulatan pangan.

“‎Aspek terpenting itu pemerintah harus mengatur bagaimana pola pengelolaan pangan. Kalau sekarang semua diserahkan ke swasta‎,” tukasnya. (OZ)