Efektifitas Subsidi Pupuk Menuai Pro-Kontra

mediatani.com – Beberapa pakar kini mempertanyakan efektivitas dari subsidi pupuk yang semakin meningkat setiap tahun. Subsidi pupuk tahun 2008 sekitar Rp 6,7 triliun dan kini 2016 sebesar Rp 37 triliun termasuk diantaranya kurang bayar Rp 7 triliun. Terjadi silang pendapat diantara pakar, praktisi maupun pemerhati pertanian. Pro-kontra pun terjadi, dimana pihak pro menyatakan: subsidi ke petani untuk mewujudkan ketahanan pangan, menstimulasi produksi, proses alih teknologi kepada petani dan mewujudkan social-equity.

Selanjutnya pihak kontra menyampaikan: subsidi menyebabkan distorsi input, biaya fiskal tinggi, distribusi manfaat tidak merata, menciptakan rent seeking, motif politik populis, menciptakan ketergantungan petani dan berdampak negatif terhadap lingkungan.

Secara quantum subsidi pupuk dari tahun ke tahun relatif sama sekitar 9,5 juta ton per tahun dan sesuai luas areal tanam. Kenaikan anggaran subsidi lebih disebabkan biaya produksi pupuk yang terus meningkat akibat mahalnya bahan baku gas rerata naik 3% pertahun dan harga gas dibeli dalam nilai valuta asing.

Berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pemupukan terus dilakukan. Hasil penelitian IPB menyatakan, penggunaan varietas IPB3S dan IPB4S membutuhkan pupuk nitrogen 30% lebih rendah dibandingkan pola konvensional. Demikian juga pemanfaatan jerami dan biofertilizer mampu menghemat pemakaian pupuk NPK 25-50% tanpa menurunkan produksi padi.

Subsidi pupuk diarahkan pada pola pemupukan berimbang dari pupuk tunggal menjadi pupuk majemuk (NPK) dan pupuk organik, sehingga diyakini tidak merusak lingkungan. Kini disadari bahwa kondisi lahan yang sudah kahat akibat pemupukan tunggal (Urea) yang berlebih dan kurang berdampak terhadap produktivitas.

Pupuk merupakan satu komponen penentu produktivitas pertanian, disamping aspek ketersediaan benih dan air. Tanaman padi tidak dipupuk berdampak produksi menurun sekitar 30-40%.

Meskipun kontribusi pupuk terhadap total biaya usahatani sekitar 10-17%, namun pupuk merupakan barang yang sangat dibutuhkan petani. Kelangkaan pupuk berakibat petani resah dan bahkan demo menuntut pupuk tersedia di saat dibutuhkan.

Tidak mungkin subsidi pupuk ini dihapuskan. Pada banyak negara juga masih mensubsidi petaninya. Kondisi petani kita sudah menderita sehingga subsidi pupuk mutlak dibutuhkan petani, ujar Winarno Tohir, Ketua KTNA.

Komitmen Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap petani sangat tinggi. Segala hambatan yang merintangi proses produksi petani diatasi. Kebijakan dan regulasi yang menghambat direvisi, infrastruktur dibangun, mekanisasi pertanian digalakkan secara besar-besaran dan tata niaga pangan dibenahi. Pada aspek sarana produksi saat ini sudah banyak perbaikan, bahkan kini lebih dari 30 kasus pengoplos dan pupuk ilegal ditangkap dan diproses hukum.

Berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Gatot Irianto menyatakan: setiap ada yang bermain-main dengan subsidi pupuk ditindak tegas dan diberikan sanksi bagi yang melanggar aturan.

Beberapa usul alternatif pengganti subsidi pupuk pun sempat dilontarkan, diantaranya: (1) lebih efektif subsidi input dialihkan menjadi subsidi hilir yaitu mensubsidi harga produk petani, (2) menghapus subsidi diganti menjadi perbaikan infrastruktur, mengingat petani sebenarnya tidak membutuhkan bantuan dan subsidi, tetapi yang dibutuhkan adalah ketersediaan agro-input, kredit, asuransi usahatani dan jaminan pasar, atau (3) mengoptimalkan subsidi input dengan pengawasan ketat di lapangan dan pendelegasian tata kelola pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Daerah dengan indikator yang terukur.

Pada prinsipnya sepakat dilakukan perbaikan mekanisme subsidi pupuk, tetapi agar dilakukan secara gradual. Perubahan secara fundamental menjadi mekanisme subsidi yang baru memerlukan waktu beberapa tahun ke depan. Seperti diketahui sistem baru memerlukan proses dan waktu terkait ketersediaan database petani, kriteria dan definisi petani sasaran, uji coba model, kesiapan sistem, regulasi, sosialisasi serta mengakomodir keragaman karakteristik petani antar wilayah se Indonesia.

Kementerian Pertanian pernah melakukan uji-coba subsidi pupuk langsung ke petani dengan sistem re-imburse di Karawang Jawa Barat tahun 2010 yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan Pabrik Pupuk Kujang, namun pelaksanaannya belum optimal dan dijumpai beberapa kendala teknis di lapangan.

Kunci sukses penyaluran subsidi pupuk ini terletak pada kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bagi daerah yang kuat dalam tata kelola subsidi pupuk, maka hasilnya optimal dan berdampak langsung manfaatnya bagi petani kecil.