Jokowi Harus Lakukan Ini Agar Peternak Unggas Selamat

Mediatani.com – Bogor, Jabar. Industri perunggasan Indonesia sedang mengalami keterpurukan. Pasalnya, anjloknya harga daging ayam di pasaran yang kini mencamapai Rp 8.500 per kg menjadi beban kerugian bagi pelaku usaha industri ini.

Sementara harga produksinya hampir dua kali lipatnya yakni Rp 18.000 per kg. Hal ini membuat peternak unggas mengalami kerugian sebesar Rp 9.500 per kg.

Hasil analisis dari Nawacita Watch menunjukkan bahwa pemerintah selama ini tidak hadir untuk memberikan jaminan harga di pasar yang dapat menguntungkan peternak unggas. Nawacita Watch juga menuding bahwasanya pemerintah dalam hal ini merupakan Kementerian Perdagangan Indonesia yang dirasa tidak memiliki andil dalam pasar yang menentukan kehidupan peternak ini.

“Ketidakhadiranya pemerintah ini merupakan bukti juga bahwa bisnis perunggasan dikendali penuh atau dimonopoli oleh beberapa pelaku usaha. Padahal bisnis di bidang industri perunggasan merupakan bisnis yang mampu mewujudkan kemandirian ekonomi di pedesaan. Bahkan bisnis perunggasan sebagai faktor penggerak kegiatan ekonomi di pedesaan seperti meningkatnya usaha budidaya jagung, terbangunanya bisnis dedak padi, dan membuka lapangan kerja,” Terang Arifin, Direktur Eksekutif Nawacita Watch.

Selain itu Aifin menuturkan bahwasanya membangun dan menyelamatkan industri perunggasan merupakan wujud pengejewantahan point ke 3 dan ke-7 nawa cita. Pada point ke 3 menyebutkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sedangkan point 7 yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik.

Berdasarkan data Ikatan Sarjan Peternak Indonesia (ISPI), saat ini 65% daging yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari daging ayam. Selama ini Indonesia termasuk memiliki rasio konsumsi daging ayam dan telur yang rendah dibandingkan dengan negara tetangga di Asean.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, usaha perunggasan pada 2015 masih akan meningkat. Konsumsi daging dan telur ayam bisa meningkat dibanding konsumsi 2014. Potensi industri poultry di Indonesia masih akan terus tumbuh lebih tinggi.

Untuk menyelamatkan industri perunggasan, Arifin menyampaikan bahwa Nawa Cita Watch memberikan usulan sebagai langkah kongkret yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, yaitu :

  1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus segera menindaklanjuti perintah Presiden untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku usaha unggas yang telah terbukti melakukan kartel.
  2. Kementerian Perdagangan harus mencabut izin usaha para perusahaan unggas pelaku kartel.
  3. Perlunya pengendalian impor Grand Parent Stock (GPS) atau bibit ayam indukan akan menghadapi situasi sulit, karena pasar sistem perunggasan nasional sudah mengacu kepada liberalisme.
  4. Pemerintah melalui Dewan Pangan Nasional perlu membentuk tim khusus penyelamatan industri perunggasan. Tim khusus tersebut harus merumuskan roadmap dan business plan yang jelas dalam memajukan peternak rakyat yang sinergis dengan perusahan besar melalui pola kemitraan.

“Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, industri perunggasan harus diselamatkan agar membangun ekonomi kerakyataan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri,” tegas Arifin.

Mengenai poin nomor tiga dan keempat ini Kementrian Perdagangan perlu melihat UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang merupakan revisi dari UU No. 6 Tahun 1967, maka peran pemerintah sangat penting dalam mengendalikan impor GPS yang saat ini dianggap berlebihan. Jelas Pria yang saat ini sedang mengenyam pendidikan Pascasarjana di Institut Pertanian Bogor ini.

Ia juga menjelaskan bahwasanya sinergitas peternak lokal dengan perusahaan besar harus dikoordinir oleh lembaga khusus yang menangani perunggasan yakni Badan Perunggasan Nasional.

“Membandingkan dengan negara-negara Asean lainnya, angka konsumsi per kapita daging ayam Indonesia baru mencapai 8 kg per tahun masih di bawah Thailand 16 kg per tahun, dan Filipina 9 kg per tahun. Padahal angka pendapatan per kapita Indonesia tergolong masih lebih tinggi dari Filipina.” Pungkas Arifin.

/MAK