Kementan Butuh Tambahan 40.000 Tenaga Penyuluh Pertanian

Mediatani.com – Jumlah Penyuluh pertanian di Indonesia masih sangat kurang. Fungsi penyuluh pertanian semestinya menjadi ujung tombak pemerintah dalam pembangunan pertanian Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani idealnya setiap desa yaitu satu orang penyuluh pertanian. Hal tersebut berarti bahwa saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 40.000 tenaga penyuluh.

“Saat ini dari 71.000 desa yang berpotensi di bidang pertanian, baru 30.000 yang tersedia penyuluhnya,” ungkap Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Fathan A Rasyid kepada Kompas.com usai menghadiri temu wicara penyuluh pertanian di Hotel Selabintana, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (25/4/2016).

Fathan mengungkapkan, saat ini jumlah penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) mencapai 19.000 orang dan tenaga penyuluh PNS mencapai 27.000 orang. Namun, jumlah penyuluh PNS akan semakin berkurang karena banyak yang pensiun pada 2019 mendatang.

“Untuk mengatasinya, ada perekrutan penyuluh swadaya sebanyak 8.000 orang. Penyuluh swadaya ini berasal dari penyuluh PNS yang pensiunan namun masih kuat dan KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) yang sudah sukses dan punya kemauan,” ucapnya.

Beruntung, lanjut Fathan, kekurangan penyuluh pertanian di Jawa Barat ada bantuan pengangkatan THL penyuluh pertanian oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Para penyuluh pertanian THL di Jawa Barat ini mendapatkan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat. “Jawa Barat juga memang merupakan salah satu lumbung padi nasional,” ujar dia.

Sementara di Kabupaten Sukabumi juga masih kekurangan penyuluh pertanian. Sehingga setiap seorang penyuluh memegang atau bertugas di lebih dari dua hingga tiga desa. Seluruhnya desa di Kabupaten Sukabumi terdapat 381 desa dan 5 kelurahan serta 47 kecamatan.

“Jumlah penyuluh 302 orang yang mayoritas THL sebanyak 113 orang dan 60 orang dari provinsi. Sedangkan 129 orang PNS yang di antaranya akan pensiun,” kata Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Sukabumi, Dedah Herlina seperti dilansir Kompas.com (25/4).

/RT