Mendukung Lumbung Pangan Perbatasan

Penulis: dr. H. Khairul, M.Kes (Badan Pengawas & Pembina PIKIR KALTARA)

Tampaknya, rencana besar “Membangun Indonesia dari Pinggiran” telah menjadi tema utama pembangunan, terutama bagi para pembantu presiden. Sebelumnya para menteri di Kabinet Kerja memperkenalkan beragam rencana besar pembangunan di wilayah perbatasan sesuai bidangnya masing-masing, yang disebut-sebut sebagai terobosan baru. Kali ini giliran Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dengan program pembangunan lumbung pangan di wilayah perbatasan.

Sebagai program dari konsep besar Menteri Pertanian, seperti tertuang dalam dokumen Grand Design Pembangunan Pertanian Jangka Panjang dan Roadmap Pengembangan Komoditas Pertanian Indonesia 2016-2045, tentu saja harus mendapat dukungan penuh dari semua stakeholder, terutama pemerintah daerah. Tidak hanya karena program ini mendapat dukungan penuh dari China, Malaysia dan Singapura dalam pertemuan para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN ke-38, 5 Oktober 2016 (Koran Kaltara, 8/10/2016). Tetapi terlebih program ini bernilai strategis dan faktual, menyangkut kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang hidup di kawasan yang identik dengan keterisolasian dan ketertinggalan.

Tentu saja, jika program ini berhasil tidak hanya akan menekan masalah-masalah mendasar masyarakat perbatasan seperti keterbatasan bahan pangan (terutama yang dipasok dari dalam negeri). Tetapi juga membuka peluang ekspor pangan yang besar ke negara-negara tetangga. Dalam program ini, bersama Kalbar dan Kaltim, perbatasan Kaltara termasuk wilayah yang dipersiapkan sebagai lumbung pangan untuk tujuan ekspor pangan ke Sabah, Serawak dan Brunei. Apa yang dimiliki wilayah perbatasan Kaltara untuk program itu?

Tiap wilayah perbatasan negara memiliki potensi sumberdaya yang spesifik. Misalnya di Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di batas wilayah darat, yang dimaksud sebagai kawasan perbatasan Indonesia di Kaltara adalah wilayah 17 kecamatan (12 di Kabupaten Nunukan dan 5 Malinau). Luas kawasan perbatasan di kedua kabupaten ini masing-masing yaitu 11.458,57 km2 atau sekitar 80,4 persen dari total luas wilayah Kab Nunukan (Nunukan Dalam Angka 2015) dan 25.375,55 km2 atau 63,29 persen dari total luas Kab Malinau (Bappeda Malinau).

***

Secara umum, Provinsi Kalimantan Utara memiliki lahan cukup luas yang cocok untuk pertanian. Keberhasilan berbagai jenis tanaman pangan, palawija (seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau) maupun sayur-sayuran (terutama ketimun dan kangkung) beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa lahan-lahan pertanian yang digunakan cukup produktif. Data BPS Kaltara menunjukkan, konstribui produksi hasil pertanian terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat cukup signifikan. Artinya, lahan pertanian Kaltara termasuk potensial dikembangan untuk tujuan swasembada pangan.

Misalnya di Bulungan. Sebagai daerah dengan luas panen dan produksi padi (sawah dan ladang) terbesar di Kaltara, Kabupaten Bulungan memiliki luas panen padi yang mencapai 19.793 ha dengan produktivitas 35,20 kw/ha. Tak heran, Bulungan mampu memproduksi padi sebanyak 69.676 ton pada tahun 2013 atau 55,86 persen produksi padi di Kaltara. Untuk jenis padi sawah, Bulungan memproduksi 58,31 persen dari total produksi padi sawah Kaltara. Sedangkan produksi tanaman sayuran seperti ketimun dan kangkung di Kaltara, masing-masing mencapai 15.324 ton dan 13.068 ton pada tahun 2012 (Kaltara Dalam Angka, 2015).

Pun demikian, oleh berbagai faktor, pertumbuhan sektor pertanian Kaltara cenderung fluktuatif bahkan nyaris seluruhnya mengalami penurunan baik luas lahan panen maupun jumlah produksi hasil pertanian (produksi total dan produksi per hektare). Total luas panen padi yang riil di Kaltara hanya 35.926 ha pada tahun 2013, turun dari 40.613 ha pada tahun 2012. Tetapi hasil per hektarnya meningkat menjadi 34,72 kuintal per hektar (Kaltara Dalam Angka, 2015).

Hal lain yang dimiliki Kaltara dalam mewujudkan program nasional ini adalah dukungan serius dari pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Kunjungan kerja para petinggi negara di Kaltara untuk melihat langsung kondisi kawasan perbatasan adalah bagian upaya Pemerintah Pusat bersama Daerah dalam mewujudkan aksi nyata pengawalan program percepatan pembangunan, terutama kawasan perbatasan negara, yang padu dan bersinergi. Sebut saja, kunjungan Menteri BUMN beserta beberapa Dirutnya, juga Menteri PDTT dan Menteri PAN-RB yang dijadwalkan bulan ini.

Lanjutkan Membaca ->