Menteri Pertanian Jepang Memilih Mundur dari Jabatannya

Koya Nishikawa, Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Gambar: Kompas

MediaTani – Menteri Pertanian Jepang Koya Nishikawa mengundurkan diri setelah munculnya banyak pertanyaan terkait adanya aliran dana politik yang diduga melibatkan dirinya.

Nishikawa yang mengepalai Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Senin (23/2) mengatakan, ia ingin menghindar dari gangguan-gangguan dalam proses di parlemen dan memilih mundur dari jabatan di pemerintahan.

Perdana Menteri Shinzo Abe kepada wartawan mengatakan, ia awalnya menolak pengunduran diri Nishikawa, tetapi pada akhirnya ia menerimanya. Abe mengatakan dia menunjuk anggota parlemen Yoshimasa Hayashi, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertanian sebelum diganti Nishikawa pada perombakan kabinet September lalu.

Persoalan dana kampanye sebesar 1 juta Yen atau sekitar US 8.400 itu dikabarkan merupakan sumbangan untuk Partai Demokrat Liberal yang berkuasa. Dana itu diberikan sebuah perusahaan yang dijalankan oleh asosiasi produsen gula yang telah menerima subsidi pemerintah.

Sejumlah analis mengatakan, pengunduran Nishikawa ini tak berpengaruh banyak terhadap kebijakan pemerintah, namun akan memberikan pekerjaan tambahan bagi PM Abe.

Apalagi, dua menteri sudah mengundurkan diri tahun lalu juga karena skandal dana politik, tak lama setelah Abe melakukan reshuffle kabinet untuk kali pertama.

“PM Abe membela Nishikawa dalam porsi yang wajar dengan mengatakan tak ada masalah apapun di balik mundurnya sang menteri. Artinya, akan ada dampak dari pengunduran diri ini,” kata Tomoaki Iwai, pakar politik dari Universitas Nihon.

Iwai melanjutkan pengunduran diri Nishikawa itu tidak akan banyak berpengruh terhadap reformasi pertanian atau pembicaraan dagang Trans-Pasifik (TPP) yang akan mengikat 12 negara termasuk AS, Jepang dan Australia dan mencakup 40 persen perekonomian dunia itu.

Reformasi pertanian adalah salah satu simbol dalam konsep “tiga panah” upaya perubahan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang dikenal dengan istiah “Abenomic” itu.