Pemerintah Jokowi JK Wajib Bentuk Lembaga Pangan Nasional

Mediatani.com – Jakarta, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Muladi mengatakan sebenarnya sudah tidak ada lagi perdebatan terkait wacana pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Sebab, niatan pemerintahan Jokowi-JK untuk itu sudah diatur di dalam perundang-undangan pangan yang telah disahkan DPR RI pada 2012 kemarin.

“Siang ini kita memperingati hari Pangan Dunia sekaligus bicara kedaulatan pangan yang sudah ditetapkan bersama, dari segi legislasi di DPR, sudah banyak yang dihasilkan sebagai dasar hukum kedaulatan, dan kemandirian pangan,” kata Viva Yoga dalam acara diskusi bertajuk ‘Hari Pangan Sedunia 2016, Kapan Kedaulatan Pangan Terwujud?’ Kerjasama Fraksi PAN DPR RI dan Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) di gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Rabu (19/10).

Viva mengatakan, saat ini proyeksi penduduk mengalami kenaikan cukup signifikan mencapai 13 juta penduduk perlima tahunnya, dan bila dibandingkan kebutuhan pangan yang diperlukan, seperti beras diperlukan 109 Kg per orang untuk setiap tahunnya.

“Dan kebutuhan beras itu tiap tahun pasti akan terus meningkat,”ujar dewan penasehat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)

Selain itu, masih kata Viva Yoga,kondisi pangan saat ini sudah masuk kepada mekanisme pasar bebas, padahal pemerintah wajib menyediakan keterjangkauan pangan kepada seluruh rakyatnya, dengan cara mengendalikan  dan stabilisasi harga pangan.

“Karena jika tidak, yang ada hanya dominasi kaum pemilik modal yang kemudian mengendalikan pasokan dan harga. Dan pemerintah harus mampu mengendalikan harga dan pasokan,” ucap dia.

Belum lagi, sambung dia, persoalan yang perlu dipikirkan pemerintah yakni bagaimana mewujudkan kesejahteraan petani.

“Permasalahan pertanian di Indonesia ada 6, pertama soal keterpurukan petani, petani semakin lama semakin susut jumlahnya karena tidak lagi visible, jadi petani tidak bisa jadi kaya. Meskipun kakek kita petani, selalu berharap anaknya tidak seperti dirinya,” ucap dia.

Diakhir pembicaraan, Viva yoga berpesan kepada Kementerian Pertanian agar terus memperjuangkan dan meningkatkan anggaran minimal 5% dari total anggaran negara jika pemerintah menargetkan indonesia ingin mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan. Selain itu, Badan Pangan Nasional wajib segera dibentuk karena ini nantinya akan dapat merubah struktur dan paradigma pertanian yang baru. Viva yoga juga meyakini bahwa Indonesia masih memiliki peluang dan wajib menjadi eksportir pangan dunia dimasa yang akan datang.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Kajian Strategis BPP Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), Pipink A Bisma menyarankan agar pemerintah segera membentuk kelembagaan khusus yang menangani persoalan pangan secara nasional atau Badan Otoritas Pangan Nasional.

“Lembaga itu sesuai amanat UU Pangan, dan bertanggung jawab langsung pada presiden, bertanggung atas cadangan pangan, bertanggung jawab atas stabilitas harga pangan, bertanggung jawab atas distribusi pangan, bertanggung jawab atas impor dan ekspor pangan, bertanggung jawab untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” papar dia.

Sehingga, sambung Pipink, ketika kedaulatan pangan nasional tidak tercapai, kita tahu lembaga mana yang harus dikritisi nantinya.

“Kita bisa fokus apa yang menjadi program mewujudkan kedaulatan pangan, sehingga mau ganti pemerintahan dan sebagainya tidak ada berubah,” pungkasnya.

/AQ