Perpadi: Impor Beras Jangan Ganggu Petani

Mediatani.com – Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi) dan Pengusaha Beras Sumatera Utara (Sumut) menegaskan, pemerintah tidak memasukkan beras impor untuk komersil ke Sumut. Sebab, itu akan mengganggu harga jual gabah petani yang akan memasuki panen raya.

“Kalau untuk PSO (public service obligation/layanan publik) seperti kebutuhan raskin dan rumah tahanan silakan saja, tapi kalau untuk beras impor kelas premium yang akan dilempar ke pasar sebaiknya jangan. Petani kita akan menderita kerugian dengan anjloknya harga jual gabah mereka nantinya,” kata Ketua Perpadi Sumut Ardhi Kusno seperti dilansir MedanBisnis, Rabu lalu (28/10) di Medan.

Hal itu dikatakan Ardhi menanggapi akan dilakukannya impor beras dalam waktu dekat ini oleh pemerintah pusat dan kemungkinan besar beras tersebut juga akan masuk ke Sumut.

Ardhi yang didampingi pengurus Perpadi Sumut lainnya, yakni Wakil Ketua Jhon Robert Panjaitan, Kibar Hutabarat, Sekretaris Eryadi, mewakili Dinas Pertanian Sumut Mugiono dan mewakili Bakorluh Sumut Sutarman, mengatakan, bulan Desember hingga Feberuari 2016, petani di Sumut akan panen raya.

Dengan begitu, kata dia, Sumut tidak akan kekurangan cadangan beras. Bahkan, menurut perhitungan mereka, hasil panen bisa untuk tujuh bulan ke depan.

Menurut data yang mereka peroleh dari Dinas Pertanian Sumut, kata Ardhi, luas panen yang berlangsung pada bulan Desember 2015 mencapai 127.589 hektare. Di mana dari luasan itu, diperoleh gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 400 ribu ton beras.

Kemudian, pada bulan Januari 2016, luas panen diperkirakan mencapai 90.500 hektare dengan produksi yang dihasilkan berkisar 480.000 ton GKG atau setara 288.000 ton beras. Sedangkan untuk Februari 2016, luas panen diperkirakan mencapai 114.411 hektare dengan produksi berkisar 565.000 ton GKG atau setara 339.000 ton beras.

Dengan begitu, lanjut Ardhi, total produksi beras Sumut yang diperoleh dari luasan panen Desember hingga Februari mendatang, mencapai 1.712.000 ton GKG atau setara 1.027.000 ton beras.

“Perhitungan itu juga kami lakukan dengan rendemen beras yang diperoleh setelah digiling berkisar 60 persen atau di bawah nasional yang mencapai 63 persen,” kata Ardhi.

Sedangkan kebutuhan beras Sumut per bulannya mencapai 147.185 ton. Dengan kata lain kata Ardhi, hasil panen yang akan diperoleh nantinya, mampu memenuhi cadangan beras Sumut hingga tujuh bulan ke depan.

“Makanya, kita berharap pemerintah tidak memasukan beras impor jenis premium untuk mengisi pasar. Kalau itu dilakukan, harga gabah petani akan anjlok. Petani kita tidak akan bisa menikmati hasil panennya. Impor beras ini sangat dikhawatirkan petani kita di Sumut,” jelas Ardhi.

Sejauh ini kata Ardhi, peranan Bulog Sumut dalam pembelian gabah petani sangat minim, karena harga jual gabah petani di atas dari harga pokok pembelian (HPP) yang ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya, kata dia, pernah ada MoU atau kesepakatan antara pihak Bulog Sumut dengan Perpadi Sumut untuk membeli beras dari pihak penggilingan. Kesepakatan itu diteken dengan harga pengambilan Bulog Rp 9.000 per kg untuk beras kelas premium dari pihak penggilingan.

“Namun, beberapa hari setelah penandatanganan itu, Bulog Sumut menurunkan harga yang telah disepakati sebelumnya menjadi Rp 8.250 per kg karena harga beras saat itu menurut mereka lagi turun. Sejak saat itu, MoU itu tidak berjalan lagi,” terang Ardhi.

Sekretaris Perpadi Sumut Eryadi juga menambahkan, untuk menekan tingkat kehilangan beras di penggilingan, pihaknya telah mengusulkan ke Perpadi Pusat agar pemerintah melakukan revitalisasi.

“Ada 20 unit yang kami ajukan dalam revitalisasi kilang padi tersebut, untuk Kabupaten Langkat, Batubara, Asahan dan Deliserdang. Kami berharap, revitalisasi itu bisa segera direalisasikan guna menekan tingkat kehilangan beras yang cukup tinggi selama ini,” kata Eryadi. (JS/MBD)