PISPI Nilai Pemerintah Melanggar UU Pangan

Mediatani.com – Diskusi Nasional Agriculture Reform #1 yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) bekerjasama dengan Program Studi Agribisnis UIN Jakarta pada tanggal 8 April 2016 mengangkat tema “Kelembagaan Pangan Nasional: Kikiskan Krisis Pangan, Kokohkan Kedaulatan Pangan”.

Pembentukan Kelembagaan Pangan sendiri sebetulnya sudah diamanatkan melalui UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan). Wakil Sekjend Bidang Kajian Strategis PISPI R.S.Suroyo.Jr saat membuka diskusi menyatakan, “Seharusnya Kelembagaan Pangan ini sudah terbentuk di tahun 2015, akan tetapi sampai saat ini Kelembagaan Pangan belum juga terbentuk”.

Viva Yoga Mauladi sebagai Pimpinan Komisi IV DPR RI yang hadir pada diskusi tersebut berpendapat, “menurut saya Pemerintah telah melanggar UU Pangan karena Kelembagaan Pangan belum juga terbentuk. Saat ini memang belum ada sanksi politik yang diberikan kepada Pemerintah, akan tetapi seharusnya Pemerintah malu karena akan dipandang tidak serius dalam mengurusi pangan nasional”.

Kelembagaan Pangan adalah amanat UU Pangan yang memiliki fungsi koordinasi, integrasi dan sinergi lintas sektor dengan kedudukan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga Kelembagaan Pangan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pangan.

“Permasalahan utama pangan di Indonesia adalah penerapan ideologi kapitalisme dalam pengelolaan pangan. Pengelolaan pangan di Indonesia sangat kapitalistik, ditandai dengan dominasi peran pasar bebas dalam pengelolaan pangan” terang Iwan Aminudin Sekretaris Prodi Agribisnis UIN Jakarta.

Ketua Bidang Kajian Strategis PISPI Pipink A. Bisma mengusulkan Kelembagaan Pangan sebaiknya berbentuk Badan Otoritas Pangan (BOP). “Nantinya BOP memiliki fungsi dan peran dalam menstabilkan pasokan serta harga pangan yang berkeadilan bagi petani, agar kesejahteraan mereka meningkat. Kemudian bagi konsumen akan diuntungkan dengan penyediaan dan akses pangan yang terjangkau, badan ini juga harus setingkat dengan Kementerian”.

Sementara itu, Prof. Dwi Andreas Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) menyarankan Perum Bulog sebaiknya dilebur ke dalam Kelembagaan Pangan dan memiliki fungsi regulasi sebagai pelaksana. “Misalnya melaksanakan pendampingan dan pengawalan produksi petani untuk menjamin pasokan dalam pemenuhan stok pangan Pemerintah, melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan distribusi pangan serta menetapkan dan memberikan izin impor pangan” tegas Dwi Andreas.

Dwi Andreas menambahkan, “Dalam menjalankan fungsi dan peran, Kelembagaan Pangan atau BOP harus terintegrasi dari atas ke bawah, sampai pada tingkat Kabupaten”.

Pada sesi penutup diskusi, seluruh stakeholder mulai dari pimpinan Komisi IV DPR RI, pakar pangan, sarjana pertanian, lembaga keuangan, organisasi tani, asosiasi pertanian, dan organisasi mahasiswa yang hadir dalam diskusi tersebut sepakat untuk mendesak Pemerintah segera membentuk Kelembagaan Pangan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

/IA/AK