Problem Irigasi Butuh Kerjasama Kolaboratif Tingkat Menteri

Mediatani.com – Pemerintah melalui kementerian pertanian (kementan) mengklaim terjadi peningkatan produksi padi akan terlihat di tahun ini. Belajar dari pengalaman tahun lalu, tragedi el-nino akan sangat mempengaruhi produktifitas sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Oleh karena itu, peningkatan produksi pun akan sulit terwujud tanpa kolaborasi kerjasama antara tiga Kementerian dalam tata kelola air untuk irigasi.

Salah satu upaya penting untuk meningkatan produksi pangan khususnya padi, Kementerian Pertanian (Kementan) menekankan perlunya sistem tata kelola air yang kolaboratif antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementan.

Agar produksi pangan khususnya padi naik harus ada kolaborasi yang harmonis dari ketiga kementerian tersebut dalam mengelola air. Sebab, tata kelola infrastruktur pertanian meliputi tata kelola lahan, tata kelola air dan tata kelola informatika, kata Ani Andayani, Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Infrastruktur Pertanian.

Ani Andayani menuturkan berdasarkan data yang dirilis Litbang KemenPUPR bahwa untuk menghasilkan 1 ton beras di Indonesia diperlukan 2.500 meter kubik air irigasi. Namun, di negara lain seperti Vietnam cukup membutuhkan 1.600 meter kubik air.

Menurut Ani, hal tersebut menunjukan efisiensi air bagi budidaya padi di Indonesia perlu diantisipasi dengan penerapan sistim irigasi yang tepat dan efisien disamping menanam padi tahan kering.

“Selain itu, menghitung kecukupan air bagi budidaya padi sawah, padi gogo, padi gogo rancah atau jenis tanaman pangan lainya menjadi aspek penting untuk diteliti lebih lanjut dalam upaya menjaga ketersediaan air,” tutur Ani.

Ani menjelaskan tata kelola air yang benar yaitu mulai dari hulu dibawah kewenangan KLHK sebagai up stream, kemudian middle streamnya yaitu irigasi primer dan sekunder, termasuk pengelolaan daerah aliran sungai dan komponenya merupakan kewenangan KemenPUPR.

“Sementara destinasi akhirnya, mulai dari irigasi tersier yang pemanfaatannya untuk pangan merupakan kewenangan Kementerian Pertanian. Sehingga upaya Kementerian Pertanian dalam meningkatan produksi padi, ditentukan pula oleh peran kolaboratif dari kementerian lain, ” tegas Ani.

Pembagian kewenangan pengelolaan air tersebut, terungkap dalam pertemuan bilateral Joint Steering Committee Republic of Indonesia and the Netherlands in the Field of Water Management, pada tanggal 23 February 2016 yang diselenggarakan di kantor Kementerian PUPR.

Dalam pertemuan bilateral tersebut menyimpulkan ada dua aspek yang harus didedikasikan untuk tata kelola air irigasi untuk menjamin ketersediaan air bagi produksi pangan, yaitu pertama, efisiensi air dengan kualitasnya. “Dan kedua menyangkut ketersediaan air irigasi yang cukup dan keberlanjutanya”, pungkas Ani.