Pungli Makin Marak, J-Force dan Sahabat BNN Desak Pemerintah Bentuk Satgas

Jakarta, Mediatani.com – Jokowi Force (J-Force) dan Sahabat BNN mendesak pemerintah untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) independen pemberantasan pungutan liar (pungli) di sektor layanan guna mendukung percepatan mewujudkan indonesia bersih sesuai dengan amanah nawa cita Jokowi. Sampai saat ini, kasus pungli sangat memperihatikan karena dilakukan oleh oknum internal suatu instansi pemerintah di semua daerah.

Ketua Umum J-Force, Asrul Herman mengatakan pemberantasan pungli merupakan agenda besar Presiden Jokowi guna mewujudkan Indonesia hebat dan bersih. Untuk itu, keseriusan pemerintah ini harus didukung oleh keterlibatan
masyarakat secara independen, yakni dengan membentuk Satgas Pungli Independen.

“Mustahil pemberantasan pungli diwujudkan apabila masih dilakukan pihak internal suatu instansi pemerintah. Sebab, pungli dilakukan oleh oknum internal yang dalam operasionalnya sudah terstruktur, sistematik dan masif,” kata Asrul di Jakarta, Minggu (23/10).

Untuk itu tambah Asrul, keterlibatan masyarakat tanpa ada campur tangan kepentingan oknum instansi terkait akan mampu memberantas pungli sesuai yang diinginkan Presiden Jokowi. Menurutnya, sudah saatnya masyarakat dilibatkan sebagai agen terdepan untuk mewujudkan program revolusi mental, khususnya memberantas pungli.

“Masalah pungli adalah masalah mental oknum yang rusak, jadi harus segera direvolusi oleh masyarakat yang selama ini menjadi korban,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Sahabat BNN, Immanuel Hutapea menilai praktek pungli ini sangat meresahkan dan membebani masyarakat bahkan terkesan ada unsur pemaksaan. Untuk itu, perlu keterlibatan masyarakat yang mampu bergerak cepat dan tidak bisa diajak main mata, sehingga pemberantasan pungli dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Praktek pungli sudah terjadi di mana-mana sehingga menyengsarakan masyarakat. Tidak mungkin menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi keniscayaan untuk memberantas pungli sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu,” tutur Immanuel.

Saat ini pemerintah melalui Kemenko Polhukam tengah menyiapkan peraturan presiden yang mengatur tentang pembentukan dan kewenangan Satuan Bersama (Saber) Pungli. Hal ini agar Saber Pungli memiliki landasan hukum yang kuat dalam menindak siapa pun yang terbukti melakukan pungli.

Kemudian akan menerbitan peraturan presiden agar dari sisi operasionalnya, tim satgas tidak akan menemui banyak kendala di lapangan. “Akan tetapi upaya pemerintah ini akan sia-sia kalau tidak melibatkan masyarakat melalui
satgas independen,” pungkasnya.

/AI