Ribuan Petani Garam Madura Ancam Demo Istana

Mediatani.com – Diperkirakan ribuan orang perwakilan petani garam se-Pulau Madura, bakal mendatangi Istana Negara, guna menuntut pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Mereka menilai Permendag tersebut justru mengancam kehidupan petani garam, bahkan bisa mematikan usaha garam rakyat.

“Permendag ini sama sekali tidak berpihak kepada petani garam rakyat, bahkan malah menguntungkan importir garam,” ujar Abdul Hayat, Ketua Forum Komunikasi Petani Garam Madura (FKPGM) dalam keterangan persnya, usai menggelar aksi di depan gdung DPRD Sumenep, Kamis (18/2).

Desakan dan tuntutan agar pemerintah mencabut Permenperindag Nomor 125 tertanggal 29 Desember 2015 karena tidak adanya kewajiban importir garam konsumsi untuk menyerap garam rakyat, dan dihapusnya harga pokok pembelian garam, serta tidak adanya batasan waktu bagi importir garam konsumsi.

Abdul Hayat, lebih lanjut menyatakan, bahwa aturan baru Permenperindag tersebut semakin memperburuk persoalan garam dalam negeri. Karena peraturan sebelumnya sudah mencekik bahkan membohongi rakyat, justru ditambah lagi dengan Permenperindag baru yang akan membunuh petani garam yang sudah dalam kondisi sekarat.

Dia mencontohkan Permerindag Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 tertanggal 4 September 2012 lalu, tentang batasan pembelian harga garam rakyat. Didsebutkan bahwa harga garam kualitas 1 dipatok Rp 750 per kg, kualitas 2 Rp 550 per kg tersebut sama sekali tidak pernah terwujud. Pabrikan tetap membeli garam rakyat dengan harga jauh di bawah standar sesuai Permenperindag, yakni berkisar Rp 350 untuk garam kualitas 1 dan Rp 250 untuk garam kualitas 2.

Pada Permenperindag yang baru justru tidak mengatur hal itu sehingga harga garam rakyat akan jadi permainan pabrikan. Selain itu, terkait dengan tidak adanya batasan impor garam, maka menjadikan para importir semakin mengesampingkan serapan garam rakyat.

“Oleh sebab itu dalam waktu dekat ribuan petani garam se-Madura, khususnya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petani Garam Madura (FKPGM), akan ngluruk ke Istana Negara menuntut Presiden Joko Widodo dan meminta Menteri Perindustrian dan Perdagangan mencabut peraturan tersebut karena akan mematikan petani garam rakyat,” tandas Andul Hayat.

FKPGM berharap nantinya melalui Presiden Jokowi memerintahkan kepada Memperindag untuk mencabut Permenperindag Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam, dan kembali memberlakukan harga dasar pembelian garam rakyat sebagaimana mestinya. Presiden juga diharap menyetop impor garam sebelum garam rakyat terbeli seluruhnya.