Seminar Agroekologi di IPB, bahas persoalan kedaulatan pangan Indonesia

Mediatani.com – Bogor. Selasa 29 November 2016. Persoalan kedaulatan pangan memang menjadi sebuah hal yang sedang hangat diperbincangkan, baik di kalangan akademisi maupun di tataran publik. Persoalan yang sering terjadi di lapangan salah satu halnya ialah penggunaan input pertanian (pupuk, pestisida, herbisida sintetis) yang tidak tepat, berlebihan dan terus menerus secara nyata sehingga menyebabkan kerusakan eksositem pertanian. Dampak yang ditimbulkan diantaranya ialah semakin tidak suburnya lahan yang digunakan, serangan hama penyakit  yang terus meningkat dan berbagai dampak negatif lainnya.

Munculnya dampak-dampak tersebut tentunya akan sangat menghambat cita-cita swasembada dan kedaulatan pangan seperti yang digalakkan oleh pemerintah. Oleh karena itu  Departemen Proteksi Tanaman IPB, Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian (KSKP) IPB, dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menggelar sebuah seminar yang bertajuk  Agroekologi Jalan Lurus Kedaulatan Pangan.

“Produksi pertanian di Indonesia terus berfluktuasi yang berujung pada maraknya impor. Pada tahun 2014 saja tercatat 18 juta ton atau setara dengan 7,6 miliar USD Indonesia mengimpor tanaman pangan.” ungkap Dr Suryo Wiyono selaku Ketua Panitia acara seminar ini.

Dr Suryo yang juga merupakan Ketua Departemen Proteksi Tanaman Faperta IPB juga menjelaskan bahwasanya  pendekatan agroekologi bisa menjadi alternatif model pembangunan pertanian ke depan. Agroekologi juga menjadi alternatif yang mengedepankan aspek keberlanjutan dan keadilan bagi lingkungan dan petani. Negara-negara maju semisal Prancis, Jerman dan beberapa negara Amerika Latin telah menerapkan model ini dan terbukti mampu menjawab kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun sayang, agroekologi tidak dipilih menjadi kebijakan di Indonesia karena dianggap tidak memiliki produkitivitas tinggi.

“Sebenarnya tujuan dari kegiatan ini ialah menghimpun orang dan menghimpun gagasan, karena praktek-praktek agroekologi ini sudah ada di berbagai tempat sehingga bisa menjadi landasan bagaimana pertanian yang berwawasan agroekologis ke depannya.” Ungkap Dr. Suryo yang ditemui Mediatani.com usai seminar sesi pertama.

Beliau juga melanjutkan keterangannya bahwa kebanyakan masyarakat, termasuk para ahli dan pengambil kebijakan menganggap bahwa produksi yang tinggi harus dilakukan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, dan sebaliknya kalau praktik ramah lingkungan itu produksinya rendah. Anggapan tersebut bertentangan dengan hasil penelitian dan fakta di lapangan. Padahal penelitian dan pengalaman lapangan di Departemen Proteksi Tanaman Faperta IPB selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwasanya lingkungan yang baik merupakan prasyarat bagi produktivitas pertanian tanaman yang tinggi dan berkelanjutan.

Sementara Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mengungkapkan bahwasanya Nawa Cita mengamanatkan perwujudan kedaulatan pangan, untuk itu Agroekologi merupakan jalan yang bisa ditempuh untuk mewujudkannya, karena hal ini bisa menjadi salah satu pilar kedaulatan pangan.

“Agroekologi juga mengusung nilai-nilai keberagaman, keberlanjutan dan juga keadilan dalam pembangunan pertanian dan hal ini lah yang belum nampak” sambungnya.

Menurutnya, agroekologi merupakan bentuk produksi pertanian yang memungkinkan terjadinya proses mengatur dan membangun komunitas untuk menentukan nasib sendiri. Agroekologi mensyaratkan masyarakat memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya lokal seperti tanah, air dan benih.

“Tujuan agroekologi adalah untuk mencapai lingkungan yang seimbang dengan hasil yang berkelanjutan, didukung regulasi dan desain diversifikasi agroekosistem dan penggunaan teknologi rendah input” Jelasnya lebih lanjut.

Agroekologi ini pun ditanggapi positif oleh Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB, Dr Dodik Ridho Nurrochmat. Menurutnya, agroekologi haruslah menjadi paradigma bersama semua sektor dan menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan.

“Egoisme sektoral harus dipinggirkan karena pencapaian kedaulatan pangan melalui agroekologi memerlukan dukungan dan sinergitas antar sektor, mulai dari memastikan kecukupan lahan, bibit unggul, saprotan, pasca panen, sampai dengan aspek pemasaran dan kesiapan sumberdaya manusia” Terang Dr Dodik.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Prof. Damayanti Buchori juga mengingatkan bahwa agroekologi saat ini telah menjadi tuntutan. Negara-negara maju telah membuat kebijakan dan mengimplementasikan agroekologi. Di Indonesia perlu dilakukan mainstreaming hal ini dan ini menjadi kewajiban semua pihak untuk melakukannya sebagai bagian upaya memajukan pertanian di Indonesia. Sebab pertanian menjadi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada akhir pembahasan rumusan yang mampu diusung yaitu Indonesia harus mampu merumuskan konsep agroekologinya sendiri berdasarkan keragaman nilai dan ekosistem, falsafah dan praktik-praktik pertanian tradisional nusantara. Dengan seminar agroekologi ini diharapkan akan muncul sebuah gagasan, arah dan langkah baru dalam mendorong pembangunan pertanian masa depan yang mampu mensejahterakan petani dan melestarikan lingkungan hidup serta mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

/MAK