Tak Ada Regulasi Paskapanen, Pedagang Rugikan Petani

Mediatani.com – Buruknya kualitas panen gabah petani di berbagai daerah di tanah air berdampak pada sulitnya persaingan pasar yang dirasakan petani. Rendahnya rendemen serta kualitasnya yang tidak maksimal ditengarai akan mengganggu jumlah pendapatan petani. Salah satu factor penyebabnya adalah kualitas tekhnologi penanganan paskapanen.

Ketua Pemuda Tani Indonesia DPD Sul-sel, Bahtiar Manadjeng berharap agar pemerintah harus membuat regulasi standarisasi pengolahan paskapanen terutama untuk rice miller (penggilingan) mulai dari home industry sampai penggilingan modern.

“saya kira juga perlu dibentuk badan pengawas penggilingan. setahu saya belum ada standar penggilingan yang yang harus diikuti para pengusaha sebagai acuan SOP untuk standar kualitas gabah nasional, karena proses penggilingan juga penting dalam menentukan rendemen gabah dan tentu hal ini akan berdampak pada produksi beras nasional.” Tutur Bahtiar kepada mediatani.com, Jumat (25/3/2016)

Bahtiar menyebutkan bahwa selain sektor budidaya, pemerintah perlu memberikan insentif kepada petani yang memproduksi rendemen diatas 60%. Saat ini rendemen gabah petani rata-rata hanya sekitar 50%-55%, jika kita bisa meningkatkan sampai 60% tentu hal ini sangat baik untuk jumlah produksi beras nasional . Jika ada peningkatan rendemen hingga sekitar 5% tentu sangat mempengaruhi jumlah produksi beras nasional.

“dan yang lebih penting lagi adalah diharapkan dengan rendemen tinggi ini bisa berdampak baik bagi harga gabah petani.” Terang Bahtiar.

Bahtiar mengungkapkan bukan hanya pada tekhnologi saja masalah petani setelah panen. Rendemen yang tinggi dari gabah petani sebenarnya belum tentu dinikmati oleh petani. Justru para pemilik rice miller-lah yang mendapatkan keuntungan besar dengan rendemen gabah yang tinggi. Rendemen dengan nilai 50% dan 60% mempunyai harga jual yang sama dari petani, mestinya petani mendapatkan manfaat dari kualitas gabah mereka.

“Inilah diawal yang saya maksud, pemerintah harus intervensi sektor paskapanen ini “ Tegas Bahtiar.

Dirinya mencontohkan fakta yang ia temui di susel, pedagang menganggap jika gabah hasil panen petani memiliki bobot yang lebih beratkarena rendemen gabah yang tinggi, pedagang justru menganggap hal tersebut akibat kadar air gabah tersebut tinggi. Sehingga para pedagang akan memberikan potongan harga dari harga normal.

“di Sulsel, rendemen gabah yang tinggi justru dianggap hal buruk bagi pedagang (pemilik rice miller) karena rendemen gabah tersebut dianggap justru sebagai “kadar air tinggi” sehingga kadang mendapatkan pemotongan harga dari pedagang” ungkap Bahtiar.

Permainan pedagang memang untuk mendapatkan keuntungan. Gabah petani dibeli dengan harga gabah kering panen (GKP) tanpa menggunakan alat pengukur kadar air. Sehingga menurut Bahtiar, hal tersebut akan merugikan petani yang melakukan proses budidaya tanaman padi dengan baik dan memiliki kualitas hasil panen yang baik.

Untuk itu pemerintah harus membuat regulasi terkait permasalahan pada aspek paskapanen tersebut. “Namun demikian, untuk penerapannya diperlukan dukungan pemerintah dan kelembagaan yang kuat untuk menjalankan ide tersebut.” Tutup Bahtiar.

/IA